Saturday , 1 October 2022

Bupati FDW Hadiri Penyerahan Sertifikat Restribusi Tanah Reforma Agraria Ongkaw Raya

Spiritkawanuanews, Minsel- Bupati Minahasa Selatan Franky Wongkar menghadiri sertifikat redistribusi tanah reforma agraria, oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto kepada Masyarakat Ongkaw Raya, Penyerahan sertifikat yang berlangsung di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang, Kamis (14/09) pagi tadi.

Kegiatan dihadiri Wakil Mentri ATR/BPN Raja Juli Anthoni, Sekjen KPA, Wagub Sulut Steven Kandow serta jajaran Forkopimda baik tingkat provinsi maupun kabupaten.

Sebagai Pemerintah Daerah Bupati Minsel Franky Wongkar, SH., menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi atas pelaksanaan program redistribusi tanah bagi petani, sebagai bagian dari perwujudan reformasi agraria. “Kami sangat bersyukur karena lokasi reforma agraria yang menjadi prioritas Desa Ongkaw Tiga,” ungkap Bupati.

BACA JUGA  Fasilitas Pelabuhan Kebanggaan Warga Minsel Di Resmikan Bupati FDW

Luas yang diusulkan mencapai 362 hektar, luas yang diberikan kepada masyarakat sebesar 226,3 hektar. “Ini sesuatu yang sangat baik dan membanggakan bagi masyarakat penerima yang ada di sini,” ucap Bupati.

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah penerim sertifikat dalam program redistribusi tanah sebanyak 762 yang terdiri dari 528 kepala keluarga (KK).

 

Di lokasi tersebut menurut Bupati akan dibangun sejumlah fasilitas dan sarana prasana untuk kepentingan masyarakat. “Yang nanti akan dibangun jalan produksi tani, fasilitas sosial, fasilitas umum dan akan ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan masyarakat petani, UMKM dan nelayan,” sebut Wongkar.

 

Dalam kesempatan itu pula, Bupati melaporkan peristiwa bencana alam yang mengakibatkan ratusan rumah warga direlokasi.

BACA JUGA  Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2022 Antara Bupati Minahasa Selatan FDW Dan Pimpinan DPRD Minsel

 

Bupati berharap dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap penerbitan kepemilikan lahan tetap bagi warga yang menjadi korban bencana Amurang menjadi atensi pihak BPN.

 

Sementara itu, Mentri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dalam Arahnya menegaskan dengan diterimanya sertifikat regis kepada masyarakat memberi kepastian hak kepemilikan tanah untuk dikelola dan dikelola oleh masing-masing masyarakat penerima.”Dengan sertifikat ini artinya bapak ibu sudah terdaftar tanahnya di kantor pertanahan . Baik itu letak, luas dan batasnya. Apalagi sertifikat ini sudah ada namanya,” tegas Mentri.

 

Mantan Panglima TNI itu berpesan agar masyarakat menyimpan secara baik sertifikat yang sudah diterima.”Bagimana dengan tanah. Tanah harus dijaga. Benar-benar hati-hati harus dijaga, berikan patok dengan batas-batas yang sudah ada. Sehingga tidak ada mafia yang menyerobot, “pesan Mentri.

BACA JUGA  Bupati Minsel FDW dan Keluarga Menghadiri Ibadah Perdana Gereja GMIM El Manibang

 

begitu Mentri memastikan tanah menjadi jaminan kepastian hukum atas kepemilikan lahan sehingga tidak akan ada mafia tanah yang menyerobot.

 

Untuk Sulut sendiri masih ada 7 lokasi lagi yang akan dilakukan redistribusi tanah. “Saya mendorong Kantor BPN, KPA dan semua pemangku kepentingan terkait untuk segera diselesaikan. Karena reformasi agraria sejatinya adalah membagikan regis sertifikat bagi masyarakat,” harap Mentri.

 

Sehingga masyarakat kedepan memiliki lahan garapan sehingga memiliki multiplayer efek bagi peningkatan ekonomi.

 

Selain Mentri, Gubernur Sulut Steven Kandow, Kepala Kantor Wilayah BPN Sulut, dan Sekjen KPA juga memberikan sambutan pada pelaksanaan acara penghargaan bagi masyarakat. (*) Ito

 259 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.