Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling Bahas Penguatan Pengawasan Laut dengan Kepala Bakamla RI

Jakarta, 4 Oktober 2025 — Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling (YSK) melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr. Opsla, di Jakarta, Selasa (4/10/2025). Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulut dan Bakamla RI, khususnya dalam pengawasan serta keamanan wilayah perairan di kawasan utara Indonesia.

Fokus pada Keamanan dan Kedaulatan Laut Sulut

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Yulius menegaskan pentingnya pengawasan maritim yang ketat di perbatasan laut Sulawesi Utara, mengingat posisi strategis provinsi ini yang berbatasan langsung dengan Filipina dan memiliki jalur pelayaran internasional yang aktif.

YSK menyampaikan keprihatinannya terhadap maraknya penyelundupan barang dan praktik illegal fishing yang masih terjadi di sejumlah wilayah perairan Sulut. Ia menilai, persoalan tersebut tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga mengancam ekosistem laut serta kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Laut adalah sumber kehidupan dan pilar ekonomi masyarakat Sulawesi Utara. Karena itu, pengawasannya harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan,” ujar Gubernur Komaling.

Gubernur juga mengusulkan agar Bakamla RI bersama Pemprov Sulut dan aparat keamanan laut lainnya seperti TNI AL dan Polairud dapat meningkatkan sinergi dalam menjaga keamanan laut. Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah pelaksanaan patroli rutin di perairan perbatasan, serta program edukasi bagi nelayan lokal mengenai keselamatan dan aturan hukum di laut.

Bakamla Siap Perkuat Kehadiran di Laut Sulut

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah memberikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Gubernur Sulut terhadap keamanan wilayah maritim. Ia menegaskan bahwa Bakamla siap memperkuat kehadirannya di wilayah perairan Sulawesi Utara.

Menurut Laksdya Irvansyah, Bakamla akan meningkatkan intensitas patroli laut, memperluas koordinasi lintas lembaga dengan TNI AL, Polairud, dan instansi terkait lainnya, serta memanfaatkan teknologi maritim untuk mendeteksi lebih awal aktivitas mencurigakan di laut.

“Sulawesi Utara merupakan wilayah strategis di jalur maritim Indonesia. Kami berkomitmen memastikan keamanan di wilayah ini agar aktivitas ekonomi dan perikanan dapat berjalan dengan aman dan produktif,” ungkapnya.

Rencana Konkret: Pos Pengawasan dan Pelatihan Bersama

Dari hasil pembahasan, kedua pihak sepakat untuk mengembangkan pos pengawasan maritim di titik-titik strategis, termasuk di perbatasan dengan Filipina, serta wilayah Kepulauan Talaud, Sangihe, dan Bitung. Upaya ini akan difokuskan pada pemberantasan kejahatan lintas batas, seperti penyelundupan barang, perdagangan manusia, dan peredaran narkotika.

Selain itu, direncanakan pula pelatihan bersama bagi nelayan dan aparat daerah guna meningkatkan pemahaman tentang keselamatan pelayaran, tata hukum laut, serta pentingnya menjaga ekosistem maritim.

Makna Strategis Pertemuan

Pertemuan antara Gubernur Sulut dan Kepala Bakamla RI ini menandai langkah awal dalam membangun sinergi antarlembaga untuk memperkuat pengawasan laut di kawasan utara Indonesia. Diharapkan, kerja sama ini tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban laut, tetapi juga memastikan keberlanjutan potensi kelautan Sulawesi Utara sebagai sumber ekonomi utama bagi masyarakat pesisir.