Saturday , 2 August 2025

Bangsa Minahasa Menggugat: Ratusan Masyarakat Adat Gelar Aksi Damai di Sulut, Desak Pemerintah Sikat Tuntas Intoleransi

Spiritkawanuanews — Ratusan masyarakat adat dari Tanah Minahasa menggelar aksi unjuk rasa damai bertajuk ‘Bangsa Minahasa Menggugat’, Jumat 1 Agustus 2025.

‎Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap merebaknya kasus intoleransi dan diskriminasi terhadap umat beragama di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk yang terbaru di Padang Sarai, Kota Padang.

‎Massa aksi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat adat mengenakan pakaian tradisional Minahasa dan membawa berbagai atribut perjuangan. Mereka memulai aksi damai sekitar pukul 11.00 WITA di Mapolda Sulawesi Utara.

‎Spanduk besar bertuliskan ‘NKRI Harga Mati, Tapi Bhinneka Tunggal Ika Sudah Mati’ terlihat mencolok dalam barisan demonstran. Kalimat tersebut menjadi simbol keresahan masyarakat adat terhadap kondisi kebangsaan yang dianggap semakin menjauh dari nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan keadilan sosial.

BACA JUGA  Bobol dan Curi Pakaian di Toko Distro, Empat Residivis Diciduk Resmob Polresta Manado

‎Aksi dipimpin langsung oleh Panglima Manguni Makasiouw Andi Rompas serta aktivis sosial Nancy Angela Hendriks.

‎Dalam orasinya, Nancy menegaskan bahwa masyarakat sipil memiliki hak untuk menyuarakan ketidakadilan yang tengah terjadi di negeri ini.

‎“Kami masyarakat sipil punya hak untuk turun ke jalan menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di Bangsa Indonesia. NKRI harga mati, tetapi Bhinneka Tunggal Ika sudah mati,” tegas Nancy.

‎Nancy juga menyoroti sikap diam Kementerian Agama dalam menanggapi kasus persekusi terhadap umat beragama. Ia menyebut bahwa Menteri Agama seolah-olah abai terhadap penderitaan sebagian kelompok agama.

‎“Menteri Agama punya semua agama. Kenapa seakan-akan diam dengan masalah ini? Kalau Menteri Agama tidak bisa bekerja, kami minta Presiden Prabowo untuk segera menggantinya,” tambahnya.

BACA JUGA  Komdan Tende Sukses Selesaikan Perselisihan di Pangkalan Ojek Pasar Karombasan

‎Selain mendesak pencopotan Menteri Agama, para demonstran juga menuntut:

‎1. Tindakan cepat dan tegas dari pemerintah pusat dalam menangani seluruh kasus intoleransi agama.

‎2. Proses hukum terhadap semua pelaku intoleransi, termasuk aksi pembubaran ibadah, pengusiran umat, hingga perusakan dan penutupan rumah ibadah di sejumlah daerah seperti:

‎   * Padang, 27 Juli 2025

‎   * Depok, 5 Juli 2025

‎   * Sukabumi, 27 Juni 2025

‎Aksi juga diwarnai dengan pernyataan keras dari Jim Yon, Panglima Besar Tosbro 08 yang ikut bergabung bersama massa aksi. Ia menyuarakan agar negara tak tunduk pada tekanan kelompok-kelompok intoleran.

‎“Negara tidak boleh kalah oleh kelompok intoleran. Keadilan harus ditegakkan, siapapun pelakunya individu, kelompok, maupun oknum aparat harus diproses hukum secara transparan,” ujar Jim Yon.

BACA JUGA  Gubernur YSK Genjot Swasembada Pangan, Minta Legislatif Turun ke Dapil Data Lahan Produktif

‎“TNI-POLRI dan pemerintah jangan tinggal diam! Intoleransi harus dilawan, intimidasi terhadap rumah ibadah harus dihentikan,” serunya.

‎Aksi ‘Bangsa Minahasa Menggugat’ menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat adat dan rakyat kecil tak akan tinggal diam menyaksikan lunturnya nilai-nilai kebhinekaan dan hak dasar beragama di Indonesia. Mereka menyerukan bahwa persatuan hanya dapat terwujud bila seluruh warga negara diperlakukan setara, tanpa diskriminasi.

‎“Jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, kami akan kembali dengan aksi yang lebih besar,” tutup Nancy.

‎Aksi berlangsung damai dan tertib, namun meninggalkan gema moral yang kuat: dari Tanah Minahasa, sebuah seruan keras untuk menjaga Indonesia tetap berdiri di atas pilar Pancasila, keadilan, dan toleransi.***

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published.